Dialog

Cak Nur: Oposisi Suatu Kenyataan

 

Partai oposisi ternyata masih belum mendapat tempat di Indonesia. Buktinya, ketika cendekiawan Islam, Nurcholish Madjid, kembali melontarkan gagasan tersebut dalam suatu seminar di Jakarta, berbagai reaksi segera menyambutnya. Saat itu, Panglima ABRI, Try Sutrisno, Menteri Dalam Negeri, Rudini, bahkan pimpinan PPP dan PDI — dua partai yang disebut Nurcholish dapat berfungsi sebagai oposisi — tegas-tegas menolaknya.

Namun, menurut dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, pernyataannya itu, tidak harus diwujudkan sekarang. “Yang saga maksud, agar ide ini mulai dipikirkan sejak sekarang,” katanya.

Dalam suatu pertemuan menjelang pemilu 1971 — dihadiri Adrian Buyung Nasution, Nono Anwar Makarim, Goenawan Mohamad, serta tokoh pemuda dan mahasiswa — dia pernah menyarankan agar mahasiswa dan pemuda mendukung partai politik. Pertimbangannya, Golkar yang didukung oleh militer, mesin birokrat, dan money (3M), sudah dapat dipastikan menang. Untuk itu, dukungan dari mahasiswa dan pemuda sebaiknya diberi kan kepada parpol, guna mengimbangi Golkar. Pada tahun 1971, dia belum bisa memberikan dukungan aktif kepada parpol. Sebab pada masa itu, Cak Nur, sapaan akrabnya, masih menjabat sebagai Ketua Umum HMI, organisasi yang bersifat independen, dan dia dituntut untuk bersikap netral. Baru pada Pemilu 1977, Cak Nur menjadi juru kampanye

Pada waktu itu, katanya, dia terbawa-bawa paham “pemihakan rasional,” seperti yang berkembang di negara-negara maju. Artinya di negara-negara maju, kaum terpelajar biasanya cenderung memilih kontestan yang lemah, dengan tujuan mengimbangi yang kuat.

Berikut ini petikan wawancara Nurcholish Madjid dengan Tony Hasyim dan M. Isa Idris dari majalah Forum Keadilan.

Anda melontarkan kembali gagasan perlunya partai oposisi itu. Apa latar belakangnya?

Sebenarnya gagasan itu sudah lama saya lontarkan dan reaksi yang timbul beberapa tahun lalu sama dengan yang sekarang. Dan, saya juga tidak mengatakan itu orisinal dari saya, sebah banyak juga intelektual yang membicarakan itu. Saya kira, pada prinsipnya, dalam demokrasi yang sehat diperlukan check and balance. Jadi, ada kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab dari pandangan yang agak filosofis, manusia itu tidak mungkin selalu benar, ya toh? Karena itu, harus ada cara untuk saling mengingatkan, apa yang tidak baik dan tidak benar. Nah, selanjutnya kita menghargai sikap seseorang dengan komitmen mereka. Misalnya, seseorang menyatakan, “saya hendak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni”. Dalam melaksanakannya, kan belum tentu dia benar? Karena itu, tanpa mengurangi iktikad baiknya, dalam masyarakat harus ada semacam mekanisme untuk tukar pikiran. Atau, dalam bentuk yang lebih canggih, adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan akademik, kebebasan pers, dan sebagainya.

Cara beroposisi itu bagaimana?

Gambarannya adalah, to check, yaitu membuktikan apa tindak-an-tindakannya yang sudah memasyarakat, mencerminkan iktikadnya. Nah, orang itu dengan sendirinya berhak untuk mengakui bahwa saya masih tetap setia kepada cita-cita saya. Tapi, masyarakat juga berhak membuktikan. Jadi di sini, kita bukan bicara tentang iktikad, bukan bicara tentang komitmen batin, tapi bicara tentang wujud sosial komitmen batin itu. Soalnya, komitmennya tadi, menyangkut masyarakat luas atau orang lain. Maka, masyarakat berhak mengecek: “Ini benar nggak?” Kalau merasa itu kurang benar atau tidak benar, ya harus diimbangi dengan pikiran lain.

Bagaimana kira-kira peranan partai oposisi itu?

Partai oposisi adalah wujud modern dari ide demokrasi. Maksud saya, dalam suatu masyarakat, oposisi itu adalah suatu kenyataan. Jika kelompok itu tidak diakui, yang terjadi adalah mekanisme saling curiga dan melihat oposisi sebagai ancaman. Nah, jika ini dibiarkan, eskalasi akan terjadi. Artinya, kecurigaan makin tinggi dan ancaman juga kian tinggi. Akibatnya, timbul nafsu beroposisi untuk semata-mata menjatuhkan pemerintah. Inilah yang tidak sehat. Jadi, sekarang yang kita bicarakan adalah oposisi loyal.

Dulu, sudah ada istilah seperti ini. Jadi orang itu beroposisi kepada pemerintah, tapi loyal kepada negara, loyal kepada cita-cita bersama. Bahkan kepada pemerintah pun, dalam hal-hal yang jelas baik, harus loyal. Dan menurut saya, oposisi loyal ini memang diciptakan untuk mengantisipasi munculnya oposisi yang sekadar oposisi. Oposisionalisme itu negatif.

Saya tegaskan di sini, oposisi itu berbeda dengan oposisionalisme. Oposisionalisme itu adalah menentang sekadar menentang, sangat subyektif, bahkan mungkin iktikadnya kurang baik, seperti misalnya kebiasaan mendaftar kesalahan orang semata. Yang dimaksud oposisi di sini adalah oposisi dalam semangat yang loyal, dalam arti mengakui keabsahan suatu pemerintah untuk bertindak dan mengklaim sebagai pemerintah yang baik. Nah, oposisi hanyalah bertugas untuk mengecek.

Kenyataannya, belum apa-apa kalangan pemerintah sudah menanggapi ide partai oposisi ini secara negatif….

Saya bisa mengerti mengapa orang khawatir terhadap oposisi. Sebab, banyak orang yang tidak bisa membedakan oposisi dengan oposisionalisme.

Bagaimana partai oposisi dapat hidup di negeri ini, sementara kita mengutamakan asas kekeluargaan?

Dalam bahasa Inggris, ada isitlah family quarrel: pertentangan dalam keluarga. Pertengkaran seperti ini biasanya sengit sekali, umumnya lebih sengit dibanding pertengkaran dengan orang lain. Namun, orang Jawa mengatakan, tega larane, tapi ora tega matine. Artinya, kita mungkin tega melihat anggota keluarga kita itu sakit, tapi kita tidak akan tega melihat dia mati. Karena itu, dalam demokrasi yang bersifat kekeluargaan ini, oposisi memang tidak ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah. Saya pun berpendapat, kita sebagai bangsa yang berdaulat, memang berhak mempunyai sistem sendiri, tapi sebaiknya ada segi universalnya. Dengan kata lain, demokrasi tidak mungkin hidup kalau sistemnya monolitik.

Melihat situasi saat ini, akan adakah perubahan politik pada tahun 1993 nanti?

Pada tahun 1993 ini, saya kira masih merupakan tahap per-siapan dan penyiapan. Yang sebenarnya penting adalah tahun 1998. Jadi, semua yang kita bicarakan sebetulnya adalah semacam penyiapan mental untuk masyarakat umum. Untuk itu, saya sering bicara mengenai alternatif: pandangan alternatif, kelompok alternatif, orang alternatif.

Itu semua harus kita siapkan mulai dari sekarang agar nanti kita tidak kaget. Sebab, persoalan terbesar bangsa kita adalah tidak pernah mengalihkan kekuasaan secara damai. Kalau 1998 nanti gagal, tidak terbayangkan lagi kapan kita berbuat begitu. Sebab, kalau gagal, berarti set back kan? Terjadi peralihan kekuasaan secara berdarah.

Karena itu, selalu terngiang-ngiang di telinga saya ucapan T.B. Simatupang, yang mengingatkan kita: kalau kita gagal, kita akan kejeblos kepada apa yang disebut Amerikalatinisme. Di negara-negara Amerika Latin itu sudah terjadi sekian kali kudeta. Dan, harga itu luar biasa mahal. Jadi pada 1993 nanti, menurut saya penting sih penting, tapi fungsinya masih sebagai penyiapan.

Jika dibandingkan dengan mitos perubahan 20 tahunan pada bangsa kita, bukankah ini suatu kemandekan?

Saya kira tidak. Kalau ada kesan penundaan, itu kan karena masalah stabilitas. Dan, perubahan itu tidak selalu spektakuler. Sangat berwarna, tapi tidak spektakuler. Apalagi, tentu saja tidak selalu berdarah.

Perubahan pada 1908 (Kebangkitan Nasional) tidak berdarah dan spektakuler, tapi sangat signifikan, sangat bermakna. Waktu itu, untuk pertama kalinya timbul kesadaran bahwa melawan penjajah tidak bisa lagi dengan cara-cara tradisional, tapi melalui cara modern. Kemudian pada 1928 — dalam Kongres Pemuda waktu itu diputuskan untuk punya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa — sebetulnya juga tidak spektakuler, tapi sangat signifikan. Kemudian, pada 1965 juga sangat spektakuler.

Nah, sekarang pun sebetulnya sama dengan tahun 1908 dan 1928, meskipun tidak spektakuler, tapi sangat bermakna. Karena adanya reintroduksi dari nilai demokrasi yang lebih maju, seperti yang Anda lakukan sebagai orang pers. Itu kan reintroduksi. Jadi, di bawah naungan slogan keterbukaan kita mengisinya. Ini semuanya pekerjaan berat.

Kalau pada tahun 1993, proses perubahan ini dipaksakan, kira-kira bagaimana?

Saya kira kurang smooth. Anda tahu proses-proses yang terjadi sebelum pemilu kemarin. Itu semuanya membuat kurang smooth. Mengapa? Karena rakyat ternyata belum terlatih. Saya dari dulu berpendapat, kita ini harus terbiasa berpikir alternatif.

Setelah Pemilu 1977, Anda mendukung siapa?

Pada 1982 saya sedang sekolah. Jadi tidak ikut-ikutan. Pada Pemilu 1987, saya netral.

Sekarang?

Saya netral.

Bukannya Anda ini Golkar?

Oh, ya itu di MPR. Itu karena ada ketentuan, utusan golongan. Sebetulnya, kalau bisa, orang-orang dari wakil golongan itu ingin membentuk fraksi tersendiri, berarti wakil golongan itu mempunyai pandangan yang sama. Padahal, mereka itu diambil dari macam-macam golongan.

Jadi, Anda sebenarnya bukan berasal dari Golkar?

Ya, enggak bisa. Wong, saya bukan anggota.

Sebaiknya, orang-orang seperti Anda, Gus Dur, atau agamawan ikut berpolitik praktis atau tidak?

Sebaiknya tidak. Jadi, kita harus berada di satu daerah yang di sana kita dapat berdiri bebas. Seperti saya, godaan untuk berpolitik praktis itu cukup besar. Godaan dari orang lain, bukan dari saya. Namun, saya selalu menghindar karena saya ingin mempertahankan kebebasan saya untuk bergerak, juga kebebasan untuk berpikir. Ya, kalau sekarang saya dibawa-bawa ke Golkar melalui MPR, itu kan suatu hal yang sumir saja, tidak sampai mengikat. Dan mereka juga tahu, mereka memberikan kebebasan kepada saya.

Selain orang seperti Anda, siapa lagi yang seharusnya tidak usah berpolitik praktis?

Ya, tentu saja mereka yang bisa digolongkan cendekiawan. Terutama cendekiawan yang memang penampilannya cendekiawan, dan tidak namanya saja yang cendekiawan. Banyak orang yang secara umum disebut-sebut cendekiawan tapi penampilannya birokrat.

Nah, seperti Anda yang wartawan, kan juga termasuk cende-kiawan. Jadi menurut saya, redaktur-redaktur, penulis-penulis, wartawan, profesor, akademisi, atau yang menjadi opinion maker, sebaiknya tidak mengikatkan diri secara formal ke suatu kekuatan politik. Mereka ini seharusnya menjadi kekuatan cadangan, reserve.

Apa tidak sebaiknya mereka yang menjadi oposan, agar ada kese-imbangan?

Oh, tidak. Mereka sebaiknya jangan jadi oposan langsung. Kalau jadi oposan langsung mereka akan seperti partai. Fungsi mereka adalah menyuplai pikiran-pikiran. Istilahnya, mereka ini bebas tapi aktif.

Sekarang ini, pikiran alternatif baru sampai tahap pergantian wakil presiden. Kalau sampai presiden, bagaimana?

Ya, baru sampai wakil presiden. Itu bagus, kan? Makanya yang sekarang kita teruskan. Tapi, tampaknya untuk presiden masih belum bisa. Dan yang kita lakukan itu bukan untuk tahun 1993, tapi untuk 1998.

Lima tahun mendatang (1993-1998) kelihatannya akan didominasi isu politik yang keras ….

Biar saja. Biarkan rakyat ramai. Nah, di sinilah kita memerlukan peranan ABRI untuk menjaga itu. Kita berharap sekali militer bisa menjaganya. Biarlah masyarakat gaduh, tapi tidak akan hancur karena ada yang menjaga kita. Nah, di sinilah kita harapkan ABRI berperan. Pada 1993 ini kita belum siap melakukan pergantian kepemimpinan nasional, karena bangsa kita tidak biasa melakukan hal-hal yang mendadak.

Agar pergantian kepemimpinan nasional berjalan lancar, ada yang menyarankan masa jabatan presiden dibatasi. Anda setuju?

Seharusnya memang begitu. Harus ada ketegasan mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Itu juga mempunyai efek terhadap kerelatifan tokoh tadi. Jadi, sewaktu-waktu bisa ada pergantian dengan enak. Betul, itu betul sekali. Nah, setelah itu, kepada Bung Karno, kita ucapkan terima kasih karena beliau telah mengantarkan kita kepada persatuan dan kesatuan. Dan juga kepada Pak Harto, yang telah mengantarkan kita kepada kemajuan ekonomi. Jadi, setelah dua landasan ini (persatuan dan kesatuan serta kemajuan ekonomi — ed.) diletakkan, mari kita menata kehidupan politik secara baru. Sebab setelah mereka, tidak akan ada lagi “Bapak Bangsa” seperti Bung Karno dan Pak Harto itu. Yang kelak muncul adalah primus inter pares, orang yang sedikit lebih dari yang lain. Karena itu, bila ada pergantian dengan orang lain, tidak ada persoalan.

 

  • Majalah Forum Keadilan, “Oposisi Suatu Kenyataan”, Nomor 18, 24 Desember 1992. Pewawancara Tony Hasyim dan M. Isa Idris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close