Opini

Tagar "2019TetapPancasila, Potensial Memecah Belah

Oleh Moeflich H Hart

Ini lebih berbahaya dari tagar #2019GantiPresiden. Mengganti presiden itu konstitusional dan tujuan pemilu: terpilih yang baru atau petahana lagi.

Pelarangan atas tagar #2019GantiPresiden adalah ekspresi ketakutan dan mengganti tagar itu adalah kelemahan. Padahal, sudah muncul tagar tandingan yang sah dalam demokrasi: #2019TetapJokowi.

Seruan #2019TetapPancasila itu potensial memecah belah. Sama dengan ungkapan “Saya Indonesia, saya Pancasila,” yang bermakna “yang lain bukan Indonesia dan bukan Pancasila.” Maka, atas ungkapan sok itu, yang lain pasti bersuara keras atau menilainya kekanak2an.

Seruan #2019TetapPancasila seperti menunjukkan sikap paling Pancasilais padahal itu bermakna dalam “Pemilu 2019 akan ada usaha mengganti Pancasila.” Makanya harus dipertahankan dengan berslogan “tetap Pancasila.” Siapa yang begitu? Artinya, tagar itu tuduhan pada rival Jokowi sebagai anti Pancasila. Ini bisa berkembang menjadi persoalan hukum.

Simbol kelompok, slogan, moto persaingan itu etikanya tidak boleh menggunakan apa saja yang milik bersama seperti simbol dan dasar negara kemudian diakui seolah milik sekelompok, itu artinya mengklaim sepihak. Pihak lain sebagai sesama warga negara tentu tak akan menerima bahkan harus tak menerima. Karena, klaim sepihak itu sscara tidak labgsung menyudutkan kelompok lain tidak seperti yang diakuinya.

Kedunguan ini harus dihentikan dan dilarang oleh pemerintah karena memberikan nuansa perpecahan dan potensial memecah belah. Kalau dibiarkan, berarti pemilu berlangsung liar, tanpa aturan dan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilihan.

Kalau segala cara dihalalkan artinya sebagai pemilu bukan lagi untuk berlomba membangun negara melalui perebutan kepemimpinan dengan adu program pembangunan tapi murni untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.

Kalau berkuasa adalah tujuan utama, maka pemilu dan demokrasi sudah tak bermakna, tak ada gunanya lagi karena kekuasaan bisa direbut atau dipertahankan dengan saling menjatuhkan melalui cara-cara kekerasan, ilegal atau tidak konstitusional.

Inilah bahayanya yang harus disadari dan dihindari bersama. Maka, kekonyolan-kekonyolan itu harus dihentikan!!

  • Dosen UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Tulisan ini diambil dari laman FB Moeflich H Hart, 13 September 2018.
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close