Opini

Terorisme dalam Bingkai Isu Media

 

Pasca tragedi 11/9, kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan. Kebijakan luar negeri AS ini tercermin dalam apa yang dikenal dengan ‘Bush Doctrine’—yang menekankan tin-dakan preventif, ketimbang defensif, dalam memerangi terorisme.[1]  ‘Bush Doctrine’ ini merupakan sikap Amerika Serikat pasca tragedi 11/9. [2]  ‘Bush Doctrine’ ini berangkat dari pidato Goerge Bush, 20 September 2001:

In September 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years, they have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941. Americans have known the casualties of war, but not at the center of a great city on a peaceful morning. Americans have known surprise attacks but never before on thousands of civilians. All of this was brought upon us in a single day, and night fell on a different world….[3]

Pidato Bush di atas mempertegas perihal orientasinya bukan lagi ancaman dari negeri-negeri berkekuatan senjata nuklir, melainkan kelompok-kelompok non-negara yang teroganisir dengan memanfa-atkan teknologi tinggi. Banyak analis politik menguar satu statemen bahwa menghadapi lawan seperti ini kekuatan militer tidak banyak berguna. Para teroris menggunakan metode non-konvensional, de-ngan sasaran yang juga semakin imajinatif. Banyak pakar yang sudah mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan serangan di masa depan, termasuk target sasaran ‘soft ware,[4] komunikasi.

Bahkan para pengambil kebijakan Amerika mulai memperta-nyakan apakah kebebasan individual yang selama ini mereka buka lebar-lebar masih layak dipertahankan. Amerika dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan kebebasan individual sangat tinggi. Setiap penduduk bebas melalukan apa yang ia inginkan asal tidak mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Dan terbukti, kebe-basan semacam itu bukan tidak menimbulkan masalah. Kebijakan seperti ini justru menimbulkan masalah baru bagi Amerika itu sendiri.

Masalah baru yang dihadapi AS atas risiko kebebasan individual itu, melahirkan banyak pertanyaan baru. Para pengambil kebijakan Amerika mulai mempertanyakan apakah kebebasan indivi-dual yang selama ini mereka buka lebar-lebar masih layak dipertahan-kan. Amerika dikenal sebagai salah satu negara yang menerapkan kebebasan individual sangat tinggi. Setiap penduduk bebas melalukan apa yang ia inginkan asal tidak mengganggu kepentingan dan keter-tiban umum. Dan terbukti, kebebasan semacam itu bukan tidak me-nimbulkan masalah. Misalnya, di AS ada sebuah perusahaan, Type Culture Collec-tion, yang memproduksi kuman-kuman berbahaya, yang dijual di pasar bebas. Di antara yang diketahui mengorder kuman berbahaya dari lemabaga ini adalah agen rahasia Iraq dan gerakan ekstremis lainnya seperti Neo-Nazi.[5]

Dan secara tidak langsung, kebijakan luar negeri AS pasca tragedi 11/9 ini melahirkan babak baru permusuhan Amerika dengan dunia-dunia Islam. Per-musuhan ini berangkat dari klaim Amerika bahwa pelaku tragedi 11/9 adalah orang-orang Muslim. Klaim Amerika ini, mau tak mau, telah melahirkan euforia dari kalangan umat Islam. Satu euforia yang menjurus pada tumbuhnya per-lawanan terhadap Amerika dan Barat dari orang-orang atau gerakan yang sering diklaim sebagai gerakan ‘radikal’.

Sejalan dengan perang baru yang dilancarkan Amerika Serikat, para pelaku teror, pun mencoba membangun komunikasi lewat je-jaring media. Media bagi dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan berantai kepada publik di seluruh dunia. Dan bagi para pelaku teror, media massa adalah elemen penting dalam proses komunikasi politik, karena tanpa media massa, pesan politik tidak mampu menjangkau khalayak luas dalam waktu yang cepat dan sekaligus massif. Dalam sistem politik yang demokratis, fungsi media adalah sebagai saluran komunikasi politik yang awalnya berasal dari luar media itu sendiri dan sekaligus juga sebagai pengirim dari pesan-pesan politik yang dikon-struksi oleh jurnalis.

Pertanyaannya kemudian, apakah gerakan radikalisme yang berkembang saat ini sebagai bentuk perlawanan terhadap perlakukan Amerika dan Barat terhadap dunia Islam yang sangat diskriminatif? Dan dalam posisi apakah media berperan terkait aksi kaum radikal atau yang  sering dicap teroris itu? Atau hubungan terorisme dengan agama, yang diwujudkan dalam bentuk teror, bagian representasi dari semangat keberagamaan yang skripturalis?

Pada titik inilah, perlunya kembali menguak tabir gerakan dakwah yang selama ini dikembangkan oleh para dai dan lembaga-lembaga dakwah termasuk MUI dalam menghadapi arus besar kehidupan dewasa ini.

Babak Baru Gerakan Terorisme

Peristiwa 11/9, membawa dampak global bagi hubungan Islam dan Barat, terutama Amerika Serikat. Dampak global ini menjurus pada konflik-konflik besar yang terjadi dewasa ini. Global dalam arti peristiwa itu mengakibatkan konflik baru yang bahkan belum jelas bentuknya, karena dibayangi oleh Islamophobia  Amerika dan sekutu-sekutunya dengan dunia Islam. Dan dampak konflik global ini masuk ke berbagai ruang sendi kehidupan umat manusia secara menyeluruh. Menyeluruh karena dampak yang ditimbulkan menyebar ke segenap aspek kehidupan dengan segala skala ruang-waktunya, mulai dari politis, ekonomis, kultural, hingga teologis.[6]

Konflik global mengemuka sejak pemerintah Amerika mengumumkan secara resmi bahwa serangan 11/9 dilakukan oleh orang-orang Muslim, dan didukung sebuah “negara Islam,” maka “perang melawan terorisme” berubah menjadi pemenuhan ramalan bentrokan antara Amerika dan dunia Islam. Dan isu terorisme selalu dikaitkan dengan Islam. Seolah-olah terorisme hadir sebagai repre-sentasi dari gerakan dakwah Islam dalam prototipe yang lain. Satu prototipe yang diklaim sebagai gerakan radikal.

Sebelum lebih jauh mengupas soal isu terorisme, ada baiknya memahami paham dan definisi teror itu sendiri. kita harus tahu dan paham tentang definisi dari teror itu sendiri. Teror secara etimologi berasal dari kata “terrour” (Inggris Tengah), “terreur” (Perancis lama), “terror” (Latin) dan “terre” (Latin), yang artinya adalah untuk menakuti.

Definisi teror menurut beberapa ensiklopedia dan kamus: sangat takut, sangat ketakutan suatu emosi yang dialami sebagai antisipasi dari suatu rasa sakit atau bahaya (biasanya disertai oleh suatu keinginan untuk kabur atau untuk melawan)rasa panik atau perasaan yang sangat tidak tenang sifat yang sangat menyusahkan, terutama pada anak-anak. Setelah mengetahui definisi teror, kita akan membahas tentang apa itu teroris dan terorisme.

Dalam terminologi yang sederhana, definisi teroris adalah satu atau lebih orang yang melakukan teror; sedangkan terorisme adalah suatu paham yang dianut seseorang atau lebih, atau organisasi untuk menggunakan teror. Sedangkan Menurut ensiklopeddia Indonesia tahun 2000, terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptkan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan.

Noam Chomsky ketika mendefinisikan terorisme’ memaparkan, “Terorisme ialah penggunaan cara kekerasan yang ditargetkan ke-pada warga sipil dalam upaya mencapai tujuan politik, agama atau semacamnya. Sebenarnya, tidak ada definisi teroris dan terorisme resmi yang sama di seluruh dunia, masing-masing negara dan institusi baik itu institusi nasional maupun internasional, mempunyai definisi yang berbeda pula. Dan umumnya definisi mereka menjauhkan diri dari terminologi sederhana dan lebih bermuatan politik. Adapun meng-enai kaitan antara dua istilah ‘teror’ dan ‘terorisme’, di antara kedua istilah ini juga terdapat beberapa perbedaan yang sebagian dia-kibatkan dari ketidakjelasan akan definisi ‘terorisme’. Sebagian orang menyakini bahwa tidak ada perbedaan antara dua istilah tersebut. Ketika mengartikan kedua istilah itu, mereka mengatakan, “Teror dan terorisme dalam dunia perpolitikan ditujukan kepada praktik pemerin-tah atau kelompok tertentu dimana untuk menjaga kekuasaan atau berperang dengan negara, mereka menempuh cara tertentu yang dapat menciptakan rasa takut.” meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua ini mempunyai arti yang berbeda.[7]

Pada titik lain, kata teror dan teroris sendiri sebenarnya bisa berartikulasi dalam berbagai konteks. Noam Chomsky lebih jauh me-rujuk pada terorisme negara (state terrorism) untuk melabeli berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai aksi internasionalnya, seperti yang terjadi di Vietnam, Irak, dan Afganistan. Namun bagi pemerintah Amerika Serikat, yang layak diberi label teroris adalah kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan kepentingan nasional dan internasional negara adikuasa ini, seperti Al-Qaida dan Taliban yang menjadi musuh utama militer Amerika Serikat mulai awal milenium kedua ini.[8]

Akhirnya ada upaya jalan tengah yang diambil Brian McNair dalam mende-finisikan terorisme. Kata “teroris” dapat digunakan untuk merujuk pada organisasi di mana anggotanya melabeli diri mereka sebagai “pejuang kemerdekaan”, “tentara gerilya” atau “pejuang revo-lusioner”. Aksi mereka ini umumnya dalam bentuk aksi bom bunuh diri, pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan pesawat dan sejenisnya. Aksi-aksi ini tidak bisa dilihat semata-mata sebagai aksi kekerasan, namun lebih merupakan bentuk komunikasi politik yang berwujud pada penggunaan kekerasan, yang dilakukan di luar prosedur resmi. [9]

Lebih jauh Brian McNair memaparkan bahwa teror adalah sebuah bentuk komunikasi politik, yang dilakukan di luar prosedur kon-stitusional. Para teroris mencari publisitas untuk membawa tujuan psi-kologis mereka ke benak khalayak. Mereka menggunakan kekerasan untuk menghasilan berbagai efek psikologis seperti demoralisasi mu-suh, mendemosntrasikan kekuatan gerakan mereka, mendapatkan simpati publik dan menciptakan ketakutan dan chaos. Untuk mencapai tujuan ini, para teroris harus mempublikasikan aksi mereka.[10]

Seperti kita tahu, aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris selain untuk menimbulkan efek teror dan ketakutan kepada lawan politiknya, juga ditujukan untuk beberapa motif lain, seperti un-tuk membangun agenda media yang memberitakan isu yang mereka perjuangkan, mendulang dukungan publik yang senasib maupun menggalang dukungan finansial dari para donaturnya.

Agenda membangun isu di media ini menjadi salah satu prioritas para teroris agar apa yang mereka kerjakan bisa disiarkan oleh berbagai media, baik cetak, situs online maupun televisi. Salah satu tujuan penyebaran lewat media ini agar sasaran teror mereka diketahui oleh publik. Seperti dikemukaan McNair, para teroris mencari publisitas untuk membawa tujuan psikologis mereka ke benak kha-layak. Dan media pun mencoba membingkai isu terorisme dengan pendekatan berbeda-beda sejalan dengan kepentingan media itu sendiri.

Media melakukan pembertiaan sejalan dengan kepentigan media, terlihat secara gamblang pada aksi bom di Bali dan JW Marriot serta penangkapan pelaku terorisme, yang seringkali diiringi dengan baku tembak antara aparat keamanan dengan pelaku terorisme, ada-lah beberapa isu yang pernah dibingkai (framing) oleh media dalam pemberitaannya tentang terorisme.

Dalam usaha menyebarkan ide-idenya, kelompok teroris meng-gunakan metode humas dan manajemen media untuk mengar-tikulasikan kepentingannya seperti dengan mengeluarkan rilis dan konferensi press. Demikian juga untuk menyebarkan video testimoni atas aksi yang mereka lakukan, kelompok teroris cukup menggunakan situs video sosial youtube. Namun demikian, media baru dengan platform internet ini belum sepenuhnya mengganti media konven-sional, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Jangkauan yang lebih luas dari media cetak dan elektronik menjadikan dua jenis media ini masih tetap menjadi pilihan bagi kelompok teroris untuk meng-kampanyekan gagasan-gagasannya.

Kelompok teroris, dalam posisinya sebagai komunikator dalam proses komunikasi, berada dalam ranah pinggir (marginal). Jika dilihat dari proses komu-nikasi politik, kelompok teroris bisa disebut sebagai aktor politik marjinal, yang beroperasi di luar institusi yang mapan. Ke-lompok teroris be-rada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan partai politik, pemerintah dan aparat negara.[11]

Sayang sekali, proses komunikasi politik yang disebar para teroris di berbagai media, mendapat tanggapan pemberitaan yang selalu menyudutkan aksi para teroris. Di satu sisi, para teroris berhasil menyampaikan pesan me-lalui berbagai media atas aksi-aksi mereka. Tapi di tepi lain, mereka gagal menjadikan media sebagai alat untuk menetralisir gerakan-gerakan radikal yang dilakukan para teroris.

Hanya saja, tidak selamanya konsep terorisme selalu berhu-bungan dengan politik. Sebuah Undang-Undang yang dikenal dengan “A Bill to Amend the Internal Security Act to Control and Penalise Terrorist and for Other Purpose,” dari pemerintah AS merumuskan terorisme tidak lebih dari kejahatan kriminal biasa: ‘Terorisme adalah spionase, sabotase, penculikan, penyergapan, pemba-jakan pesawat, pemboman, menyandera atau ancaman untuk melakukan kejahatan seperti di atas yang dapat melukai manusia, binatang atau barang milik dengan tujuan untuk memperoleh atau menolak sesuatu dari perseorangan atau negara.”[12] Atau bahkan TP. Thornton, yang meng-atakan “Terorisme adalah sebuah ungkapan pejoratif yang berarti penggunaan kekerasan yang “ekstra normal”.[13]

Dalam arus besar pemberitaan media massa, sering kali isu teroris yang disebar selalu terkait dengan aktivitas keagamaan para pelaku. Dan dalam konteks ini, selalu didekatkan dengan Islam.

Media massa, tentu saja tidak hanya bisa dipahami sebagai institusi yang memberitakan dengan corak pemberitaan yang netral, karena dalam proses pemberitaan media di sekelilingnya selalu ter-dapat arena politik. Bagi penganut perspektif interpretatif, pemberitaan media adalah hasil konstruksi para jurnalis, editor dan sebagainya atas realitas yang terjadi. Jadi, realitas yang ada di media massa bu-kanlah realitas yang sesungguhnya.

Mimpi Buruk Gerakan Radikalisme

Jika bercermin dalam ajaran Islam, memang tidak dikenal istilah radikal. Sebab yang radikal atau sikap keras dengan bentuk aksi-aksi teros, bukan bagian dari ajaran Islam sebagai agama. Pada masa lalu, istilah Islam garis keras ini belum ada. Yang ada istilah Islam ekstrim. Kata ekstrim, berasal dari bahasa Inggris yakni extreme yang berarti keras, berlebihan, berada di ujung atau di pinggir. Dengan arti yang sama, dalam bahasa Arab disebut tatharruf (berawal dari kata tharaf, berarti pinggir atau ujung), sedang pelakunya disebut mutatharrif. Da-lam teks-teks agama (Alquran dan hadis), istilah tatharruf sering dise-but dengan kata-kata ghuluw, tasydīd, dan tanattu, artinya sikap ber-lebih-lebihan dalam beragama.

Sikap paham garis keras juga sering diwujudkan dalam istilah sikap fanatik, sebagai bentuk lain dari kata ekstrimis keagamaan (al- tatharruf al-dīnī). Tetapi istilah ini tampaknya perlu diluruskan, karena seperti disinggung di atas, bahwa yang ekstrim itu bukan agamanya, melainkan pemeluknya dalam beragama.[14]

Perkataan radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar. Dan dalam bahasa Inggris, kata radikal dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Ra-dikal dalam The Fontana Dictionary of Modern, diartikan sebagai tindakan-tindakan dan pandangan-pandangan politis yang cenderung ekstrim. Sedangkan radicalism artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim.[15] Berkembangnya gerakan sosial yang bersifat radikal tersebut, termasuk gerakan Islam radikal dan organisasi lain mencuat secara dramatis sejak adanya krisis ekonomi, sosial budaya dan politik menjelang runtuhnya rezim kuat Orde Baru, hingga lahirnya rezim-rezim yang relatif rentan pada awal era reformasi.

Adapun term radikalisme menurut KH Hasyim Muzadi, [16] radikal dalam paham atau ismenya. Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, force (kekuatan) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Seorang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal (radikalisme), tergantung apakah lingkungan (habitus) mendu-kungnya atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisasi,  adalah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidak-adilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan se-terusnya.

Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang keadilan dan kemakmuran belum ter-wujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat. Keadilan itu menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya. Hukum itu berbeda dengan kea-dilan. Hukum adalah aspek tertentu, sedangkan keadilan adalah akh-lak dari hukum itu. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime), karena dampak (impact) yang diaki-batkan aksi dan tindakan terorisme tidak saja menyebabkan kehi-langan nyawa. Akan tetapi, kehilangan material juga, dampak psi-kologis, budaya, agama hingga persoalan ideologis. Dalam konteks inilah, Islam sebagai ajaran, tidak pernah memberi satu sinyal tentang sikap radikal dalam menguar nilai-nilai keislaman.

Dari paparan di atas, paling tidak kita menemukan empat ka-tegori tipikal dari tindakan terorisme: [1] Penggunaan kekerasan, yaitu tindakan yang mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun psikologis berupa ketakutan, [2] sasaran tidak bersenjata (non combatant), mes-kipun masih ada perdebatan tentang, misalnya, bagaimana dengan tentara yang tidak sedang memegang senjata, apakah ia termasuk combatant atau bukan; [3] memiliki tujuan politis, dengan pengertian bahwa tindakan itu bukan untuk tujuan pribadi melainkan atas nama sebuah kelompok atau komunitas; [4] ditujukan kepada audiens yang lebih luas dari sasaran serangan itu sendiri dengan memanfaatkan media sebagai satu saluran penyebaran aksi mereka.

Kembali kepada pertanyaan awal, apa hubungan terorisme dengan agama? Kita lihat di atas bahwa motivasi umum dari tindakan terorisme adalah politis, dalam arti bukan sekadar perbuatan balas dendam, atau psikopat, melainkan dengan alasan yang dinisbatkan untuk kepentingan kelompok atau masyarakat. Sedangkan agama adalah sistem nilai yang memberi makna kepada tindakan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik. Pada titik inilah, persisnya, keduanya bertemu. Dan pertemuan ini pula yang persisnya sedang kita pertanyakan.

Sebagai sistem makna, agama memiliki dua fungsi pokok da-lam kehidupan individu maupun sosial, yaitu ‘regulasi’ dan ‘justi-fikasi’.[17] Yang pertama berarti bahwa agama memberikan arahan-ara-han, baik umum maupun detail, dari apa-apa yang boleh dilakukan, harus dilakukan, dan tidak boleh dilakukan. Agama menjadi sumber perbuatan atau perilaku, baik yang langsung, menyangkut hal-hal ritual dan teknis dalam kehidupan agama, maupun yang tidak lang-sung yaitu hal-hal yang menjadi kelanjutan atau kelengkapan dari perintah langsung. Yang kedua agama berfungsi sebagai alasan mo-ral, justifikasi, dari sebuah tindakan atau perilaku. Biasanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak secara teknis, atau tidak secara langsung terkait dengan agama, namun memiliki tujuan yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai dasar agama. Karena agama merupakan basis nilai paling fundamental, dengan demikian memiliki cakupan paling luas sekaligus otoritas paling tinggi, ada kecenderungan bahwa setiap ke-pentingan kolektif yang bersifat urgen dan signifikan selalu diberi jus-tifikasi religius. Dalam hal ini agama bukanlah sumber atau penyebab dari fenomen yang ada, melainkan hanya label yang digunakan untuk memberikan muatan moral kepada fenomena tersebut.[18]

 

Apapun, Terorisme tetaplah terorisme, dan agama tetap aga-ma. Terorisme tidak selalu terkait dengan agama; dan agama juga ti-dak selalu terkait dengan terorisme. Dua sumbu itu, terorisme dan agama, keduanya berjalan dalam sandaran masing-masing. Bahwa aksi teror yang dilakukan para teroris berdasarkan semangat kea-gamaan, memang tak bisa dipungkiri. Tapi sejatinya para teroris telah memahami ajaran agama soal jihad berdasarkan tafsir mereka, tafsir yang skripturalis. Tafsir verbal.  Dan gerakan radikalisme atau gerakan teroris, adalah mimpi buruk bagi kehidupan masa depan umat ma-nusia.

 

Jalan Lurus Media Massa

 

Sejatinya, dalam era globalisasi, media dan teknologi komuni-kasi memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk melakukan aktivitas komuni-kasi.[19] Fungsi utama itu adalah komunikasi massa. Melalui media, pesan yang disampaikan akan dapat dengan cepat diterima oleh khalayak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Djalaluddin Rakh-mat bahwa komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.[20]

Sayang sekali dalam era media yang begitu menjamur, media massa telah jauh keluar dari peran menjalankan peran dirinya sebagai jembatan komunikasi publik. Media telah kehilangan sikap netral, tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Dalam konteks kekinian, media sudah secara terang-terangan melakukan pemihakan pada kelompok partai dan golongan tertentu.

Idealisme selalu saja jadi tameng kaum jurnalis. Seolah-olah dengan mengusung idealisme, ia bisa bicara apa saja soal kabar du-nia. Tapi benarkah dalam arus hidup yang penuh gejolak saat ini, idealisme masih dipegang teguh kaum jurnalis?

Idealisme bersandar pada ide, dunia di dalam jiwa. Pikiran ini meletakkan hal-hal yang bersifat ide dan menempatkan pernik-pernik yang bersifat materi, fisik, ke dalam kasta terendah. Idealisme meng-anggap semua realitas yang terdiri dari ruh, jiwa, ide, pikiran-pikiran, menjadi konstanta yang agung dalam orkestra hidup manusia. Se-bagai konstanta, sebuah ketetapan yang tetap, di dalamnya dibingkai satu nilai yang bernama moralitas. Seluruh gerak jurnalis sebagai pe-warta harusnya berpijak pada tataran ini. Tataran moralitas.

Pikiran ini mengandaikan bahwa jurnalis harus bertumpu pada kehendak kalbu, kehendak yang melihat fakta sebagai sebuah berita. Maknanya, berita yang dilansir ke publik melalui layar kaca bernama televisi atau media cetak itu menyandarkan diri pada kaidah-kaidah moralitas. Moralitas selalu saja menguar sisi baik dan sisi kebenaran, bukan sisi rekayasa.

Sayangnya, dalam arus pergerakan berita, jurnalis tak berdiri sendiri. Ia ditopang satu instrumen yang bernama institusi media. In-stitusi media ini memiliki akar kepentingan beraneka ragam dan aneka ragam kepentingan itu terkait erat dalam bisnis media. Institusi media sudah jadi industri, di mana kepentingan pemilik modal bisa menge-rangkeng idealisme jurnalis. Pada titik ini, idealisme menjadi kuburan massal kaum jurnalis.

Ketika idealisme menjadi kuburan massal kaum jurnalis, maka pertanyaan Ignatius Haryanto, Sosok Jurnalis di Layar Kaca (Kompas, 30/9), apakah profesi kewartawanan masih relevan untuk masyarakat zaman sekarang, menjadi pertanyaan urgen untuk dijawab.

Kaum jurnalis, pewarta, sebenarnya memerankan peran kena-bian. Para nabi dan para santo selalu membawa kabar berita berisi soal fakta-fakta hidup yang dibingkai aura kebenaran. Kabar berita para nabi dan santo itu bukan saja menjadi magnet publik, melainkan sekaligus menjadi panutan warga dalam menjalani laku hidup sehari-hari.

Dalam pusaran hidup para nabi dan orang suci yang disebut santo itu tak ubahnya menjalankan peran sebagai pewarta. Mereka menyuplai beberapa fakta hidup agar ada perubahan mendasar dalam konstelasi kehidupan masyarakat.

Kaum jurnalis atau pewarta sejatinya memerankan lakon kenabian, di mana fakta-fakta obyektif di lapangan diungkap, dibedah, dan diberdayakan untuk konsumsi publik. Publik sebagai konsumen berhak menerima fakta-fakta obyektif itu sebagai menu kehidupan. Maka, ketika Ignatius menyitir perilaku negatif pewarta yang menya-lahgunakan fungsi dan kekuasaan yang mereka miliki, klaim dan stigma jurnalis sebagai penjahat tak bisa dihindari.

Jurnalis dengan kekuasaannya mampu mendikte, membentuk opini dan menggiring publik masuk dalam perangkap berita yang di-sebar. Dan jika berita yang disebar penuh kebohongan dan rekayasa, publik pun akan hanyut dalam perangkap berita sang jurnalis itu.

Sayangnya, contoh yang kurang baik ini diperagakan banyak kaum jurnalis dalam berbagai segmen berita di layar kaca. Dengan kekuasaannya, ia mampu mendikte acara-acara talkshow, dialog soal hukum dan politik, berbincang soal peradaban. Sebuah dialog atau talkshow yang sudah dibangun dan didesain sedemikian rupa untuk membentuk opini publik.

Partai politik sudah mengerangkeng begitu jauh program tele-visi. Inilah risiko jika para pemodal, pemilik stasiun televisi sekaligus menjadi kamerad partai politik. Televisi menjadi banal karena berbagai kepentingan masuk di dalamnya. Kepentingan yang tak punya tali temali dengan segmen berita.

Maka, jangan berharap bisa menemukan kembali para pewarta melakukan peran kenabian dan peran para santo. Kita merindukan sosok santo seperti Ignatius yang hidup di zaman Kaisar Trajan. Santo Ignatius dihukum mati karena dianggap memprovokasi warga untuk melawan penguasa Trajan. Tetapi, sejatinya, pamor Santo Ignatius sudah membuat kecut para elite penguasa waktu itu. Sebagai Uskup Antiokia selama 40 tahun, dapat dipastikan bahwa pada masa akhir hidupnya, Santo Ignatius telah menjalankan peran sebagai pewarta dengan baik. Peran yang seharusnya diambil alih para pewarta dalam mengibarkan bendera kebenaran.

Lantas, apa yang bisa diharapkan dari posisi pewarta jika su-dah direduksi oleh kekuasaan di luar pagar dirinya? Reduksi selalu mengambil alih hak pribadi, ruang privat ke dalam ruang kolektif. Mungkinkah ruang kolektif itu masih bisa mengambil peran bersama soal hak publik?

Antara pernyataan yang dilansir media massa, baik televisi, me-dia cetak atau portal berita online, acapkali jauh dari kenyataan. Jean Baudrillard, pakar media asal Perancis, meyakini bahwa media meru-pakan perangkat untuk mengacaukan hakikat dan kenyataan beragam persoalan.

Baudrillard melihat apa yang kita anggap sebagai realitas seja-tinya adalah pandangan media terhadap isu tersebut. Bisa dikatakan, realitas bisa terwujud dalam berbagai bentuk sesuai dengan banyak-nya media dan gambar. Dengan kata lain, simbol realitas telah meng-gantikan realitas itu sendiri.

Mengikuti jejak pikiran Baudrillard, di mana media merupakan perangkat untuk mengacaukan hakikat dan kenyataan beragam per-soalan, maka sebagai penikmat, pembaca dan penonton akan sulit menemukan kenyataan yang hakiki.

Beragam kepentingan yang menelikung para pewarta telah membuat model produksi berita menjadi absurd. Kepentingan para pe-modal mampu merangsek idealisme jurnalis sebagai sosok yang dipuja, diagungkan oleh sebagian orang. Inilah gambaran kasar, di mana hubungan produksi berita dan kekuatan-kekuatan produksi pe-modal saling tumpang tindih.

Dalam igauan Karl Marx, dalam situasi seperti ini, media bisa dilihat sebagai suatu institusi yang sangat memungkinkan berbagai ideologi kelas bertarung. Bahkan, ekonomi dianggap berhubungan erat dengan determinasi teknologi, sementara budaya industri berada dalam suatu determinasi ekonomi. Asumsi yang ingin dikembangkan Marx adalah pergeseran model the capitalist mode of production da-lam siklus media massa.

Jika demikian, dunia televisi, media cetak dan portal berita online, kehilangan keindahan, tebaran pesona (totally disenchanted) serta tidak tahu malu (almost shameful) terhadap kenyataan yang bergemuruh di ranah publik. Mereka telah memutarbalikkan fakta, menjungkirbalikkan objek berita, dan terutama telah mengubur etika dan nilai-nilai luhur di masyarakat. (Disarikan dari berbagai sumber)

 

 

 

 

[1] Lihat Jeffrey Record, “The Bush Doctrines and War with Iraq,” Parameters (US Army War College), Carlissle Barrack Spring 2002, hlm. 4 dst.

[2] The security environment confronting the United States today is radically different from what we have faced before. Yet the first duty of the United States Government remains what it always has been: to protect the American people and American interests. It is an enduring American principle that this duty obligates the government to anticipate and counter threats, using all elements of national power, before the threats can do grave damage. The greater the threat, the greater is the risk of inaction – and the more compelling the case for taking anticipatory action to defend ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy’s attack. There are few greater threats than a terrorist attack with WMD.

To forestall or prevent such hostile acts by our adversaries, the United States will, if necessary, act preemptively in exercising our inherent right of self-defense. The United States will not resort to force in all cases to preempt emerging threats. Our preference is that nonmilitary actions succeed. And no country should ever use preemption as a pretext for aggression.

[3] Weekly Compilation of Presidential Documents, Washington; Sep 24, 2001.

[4] Jessica Stern, The Ultimate Terrorists, Massachussetts: Harvard University Press, 2000, hlm. 8.

[5]  Ibid.

[6] Fred Halliday, Two Hours that Shook the World, September 11, 2001: Causes and Consequences, London: Saqi Book, 2002, hlm. 31.

[7] Noam Chomsky, The Culture of Terrorism. Boston: South End Press, 1988

[8] Ibid.

[9] Brian McNair, An Introduction to Political Communication,  New York: Routledg, First published 1995, hal 173

 

[10] Ibid.

[11] Ibid. hal 155

[12] Lihat, E. Nobles Lowe dan Harry D. Shargel (ed.), Legal and Other Aspects of Terrorism, New York: Practising Law Institute, 1979, hlm 357.

[13] T.P. Thronton, “Terror as a Weapon of Political Agitation,” dalam H. Eckstein, Internal War: Problems and Approaches, New York: Free Press, 1964, hlm. 72.

[14] Ali Mustafa Yaqub, Menanggulangi Faham Islam Radikal dalam buku Haji Pengabdi Setan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006, h. 40-41

[15] Alan Bullock, Oliver Stallybrass, The Fontana Dictionary of Modern Thought, Original from The University of Michigan. 1977

[16] Hasyim Muzadi, “Hasyim Muzadi: radikalisme bukan berasal dari Indonesia”, Antaranews, 1 Juli 2016

[17] Gary D. Bouma, Religion: Meaning, Transcendent and Community in Australia, Melbourne: Longman Chasire, 1992.

[18] Peter L. Berger, The Sacred Canopy, Elements of the a Sociological Theory of Religion, New York: Doubleday & Co., 1967. hlm. 33

[19] Komunikasi adalah sebuah proses sosial yang di dalamnya melibatkan individu- individu yang menggunakan simbol untuk menetapkan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Secara rinci, Richard West dan Lynn H. Turner menjelaskan bahwa dalam memaknai komunikasi ada lima kata kunci yang harus dipahami, yaitu: social (sosial), symbols (simbol-simbol), meaning (makna), dan environment (lingkungan). Lihat Richard West dan Lynn H. Turner, Introducing Communication Theory, Third Edition, (New York: The McGraw Hill, 2007), 5. Senada dengan Richard, Dan Nimmo juga memberikan definisi komunikasi sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia (yang berdasarkan itu mereka bertindak) dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol. Lihat Dan Nimmo, Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media, 6.

 

[20] Definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa dirumuskan oleh Bittner. Menurut Bitner dalam Djalaludin Rakhmat mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). Sedangkan Gerbner mendefinisikan komunikasi massa dengan memperinci karakteristik komunikasi massa. Gerbner dalam Djalaludin Rakhmat menulis “mass communication is the technologically and institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in industrial societies” (komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Lihat Djalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, 188.

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close