Esai

Yusril Memang Sakti Tapi PBB Belum Tentu

Oleh Saleh Abdullah

Tampaknya, tidak ada pengacara yang namanya lebih menggentarkan orang awam dibanding Yusril Ihza Mahendra. Hotman Paris yang cengengesan itu? Lewat.

Akhirnya, lewat sidang adjudikasi di Bawaslu yang mengadili sengketa antara KPU dan Partai Bulan Bintang (PBB), ditetapkan bahwa PBB lolos verifikasi sebagai partai peserta pemilu yang akan datang.

Sengketa itu bersumber dari perlawanan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum PBB, yang menggugat KPU karena KPU tidak meloloskan verifikasi PBB. Negosiasi tak ber-ending happy (film Hollywood kalee). Yusril menolak kendor. Dimintalah Bawaslu untuk menjadi pihak ketiga yang nantinya bisa memutuskan dan menetapkan siapa yang menang. Itu makanya sidang sengketa tersebut dinamakan sidang adjudikasi.

Pangkal perkara yang bikin PBB dianggap nga lolos verifikasi dan bikin Yusril sewot adalah verifikasi di Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat. PBB dianggap tidak memenuhi syarat (TMS). TMS ya, bukan PMS. Sebagai ketua umum, Yusril kagak terima, dan berbuntut perkara sampai ke Bawaslu itu tadi. Menurut pengakuan KPU lewat pengacaranya, KPUD Mansel sudah berupaya untuk menemui pengurus PBB di Mansel untuk verifikasi, tapi tidak berhasil. Kantor partai kosong. Yusril punya versi sendiri soal ini, makanya ia menganggap KPU telah menzalimi PBB.

Saya pernah ke Mansel dan ke beberapa distrik (kecamatan) di sana Agustus 2017 dan terakhir Januari lalu. Saya bertemu dan diskusi dengan ratusan aparat desa di Mansel. Di seluruh Papua, tingkat buta huruf tergolong tinggi. Lha, ada anak yang tamat SMP dan bahkan SMA yang masih belum lancar baca tulis. Banyak faktornya. Astaga, bahkan hari ini nih, hari ketika saya nulis artikel ini, ada aparat kampung yang buta huruf. Bahkan di Mansel pernah ada kepala kampung yang buta huruf. Duh, Gusti….

Nah, terkait ihwal buta huruf itu, kemarin, sebelum tulisan ini saya buat, saya ketemu dua teman yang sudah 1 tahun bekerja di bumi Cendrawasih ini dan banyak bergaul dengan aparat pemda di kedua provinsinya. Salah satu dari mereka bilang:

“Denger-denger, tidak lolosnya PBB karena kasus Mansel itu, karena pengurus partainya di Mansel tidak punya catatan administrasi anggota-anggotanya. Gimana mau nyatet, pengurusnya aja buta huruf.”

Kopi yang pas saya teguk ketika dengar cerita ini langsung muncrat bareng derai tawa.

Jangankan pengurus partai atau aparat kampung, lha di Papua Barat itu pernah ada kok anggota dewan yang buta huruf. Mau gimane lagi, coba? Lha si anggota dewan itu orang kuat minta ampun. Para pendukung dari sukunya, wuih…. Emang partai care sama soal literasi? Kagak! Yang penting suara pendukung, Jun. Bener tuh kata Butet Kertaradjasa: “Bikin partai itu gampang. Yang penting merasa punya massa.”

So, kalo info sohib saya ini benar adanya, itulah alasan yang kagak muncul di permukaan dalam sengketa KPU vs PBB. Om Yus, tenang dulu, plis. Jangan sewot lagi. Ini kan info yang kudu dicek ulang ke Mansel sana. Kita mah orangnya selow (kimos). Kalo tu info benar, silahkan bebenah. Kalo salah, ya afwan. Kami, saya khususnya, minta ampun. Lagian Bawaslu udah menangin PBB kan. Jangan stel kenceng terus kayak Laksamana Cheng Ho, Om. Berpolitik kudu relaks dan banyak senyum. Tawashaw bishobri, Om.

Sebagai anggota komunitas kimos tadi, saya juga mau mengonfirmasi info yang sempat saya dengar dari teman pengacara yang sumbernya juga seorang hakim. Dia bilang,

“Kalau Yusril terlibat di dalam sebuah perkara hukum di pengadilan, entah sebagai pengacara atau penggugat, jangan harap menang. Lha, kebanyakan hakim mantan murid dia di fakultas hukum. Pasti langsung kendor ngadepin Yusril.”

Kira-kira begitulah intinya. Sebagai orang yang rumit dan detail dengan dalil hukum, Om Yus pasti tidak terimalah dengan fakta itu, walau fakta itu benar adanya. Fiat justitia ruat caelum!

Etapi jangan lupa, Om, hakim atau jaksa juga manusiaaah. Bisa baperan. Ingat adegan akhir film The Untouchables ketika Eliot Ness meminta hakim untuk mengganti semua juri untuk memutus gugatannya kepada Al Capone? Karena semua Juri sudah berada di bawah pengaruh Al Capone. Semua juri lalu diganti dan Eliot memenangkan gugatannya. Nah, lagi-lagi kalo info sohib pengacara itu benar adanya, mestinya di perkara yang Om Yus hadapi, peran para mantan harus disterilkan. Sekali lagi, fiat justitia ruat caelum!

Yusril Ihza Mahendra tukang borong profesi: dosen, penulis, ahli hukum tata negara dan pengacara, politisi, dan mungkin last but not least, adalah juga bintang film. Kagak tanggung-tanggung, debutnya sebagai Laksamana Cheng Ho langsung menyabet penghargaan “aktor utama dalam film berbahasa asing terbaik” di International Film Festival di Madrid, 2014 lalu. Sektor strategis semua diembat. Kumplit, dah! Perkara gelar aja seabrek dia pegang: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Gelar Datuk Maharajo Palinduang.

Ngerih.

Menggabungkan keahlian di bidang hukum dan penulisan, pada puncak kuasa diktator Soeharto, Yusril juga merangkap jadi keraninya Soeharto. Istilah kerennya, speech writer. Dalam kurun 1996-1998, Pak Datuk ini sudah menulis 204 naskah pidato untuk Sang Jenderal. Buku Mojok boleh tuh nerbitin kumpulan teks pidato itu.

Sebagai politisi, Yusril pernah merasa sebagai pengagum dan penerus politisi, negarawan, dan tokoh sentral Masyumi, Muhammad Natsir. Tapi saya belum melihat jejak Natsir di Yusril. Natsir seorang negarawan ulung dan tidak pernah jadi bintang film.

Menurut kesaksian yang so sweet dari Chris Siner Key Timu, sekretaris Petisi 50: Pada masanya, Natsir sebagai ketua Masyumi akrab dan sering bekerja sama politik, bahu-membahu dengan ketua Partai Katolik I.J. Kasimo. Apa kerja sama politik nasional seperti ini akan terjadi lagi saat ini? Penggorengan bakal sepi dan adem pastinya kalau hal itu terjadi. Bahkan sebagai sahabat, Natsir dan Kasimo kerap saling mengunjungi pada hari raya Lebaran atau Natal ke rumah masing-masing.

Selain itu, Natsir konsisten berada di seberang Soeharto dengan mengkritik kebijakan Soeharto dan menandatangani Petisi 50. Oleh karena itu, Soeharto marah besar dan mematikan hak perdata anggota-anggota Petisi 50. Lah, Om Yus yang merasa sebagai pengikut garis politik Natsir, kok malah jadi juru tulis pidato si tukang gebuk. Kumaha eta?

Lambang bulan dan bintang mungkin satu dari tidak banyak upaya simbolik visual mendekatkan PBB-nya Yusril dengan Masyumi. Tapi, Masyumi partai besar dan kondang pada masanya. Beberapa tokohnya pernah menjadi perdana menteri negeri ini. Sebuah milestone yang tidak mudah dicapai Yusril. Jabatan sebagai menteri beberapa kali dalam beberapa kabinet kayaknya sudah mentok buat Yusril. Ditambah penghargaan dari festival film Madrid tadi.

Sebagai partai pun, rasanya PBB bakal sulit mencapai milestone yang pernah diraih Masyumi. Bukan hanya PBB, bahkan partai-partai Islam lainnya pun bakal susah. Untuk mendapat suara terbanyak di parlemen aja belum bisa.

Pertanyaan besarnya: Kenapa masa lalu, dengan sarana teknologi yang bagai bumi dan langit dengan masa kini, bisa menghasilkan kader dan tokoh yang prestasi politik, sikap politik, dan kenegarawanannya kualitas yahud, sementara zaman sekarang malah tidak? Apakah karena kerja politik orang-orang dulu, selain rajin membaca dan menulis, juga rajin mengorganisir dan mendampingi massa; sementara politisi zaman sekarang cuma rajin di medsos dan ILC?

Banyak pertanyaan nih, Om Yus. Termasuk pertanyaan: Apa kalo sudah lolos lubang jarum verifikasi, PBB bisa sebeken Masyumi? Atau paling tidak masuk empat besarlah. Ini bukan pertanyaan sinis, lho. Provokatif, iya. Dalam arti mengundang/mengajak untuk memikirkan.

  • Sumber: Yusril Ihza Mahendra Memang Sakti, tapi PBB Belum Tentu, mojok.co

 

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close